Makalah tentang kepegawaian asn

Oct 30, 2016 · Pasal 29 UU No. 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan UU No. 43 Tahun 1999 menyatakan bahwa "Dengan tidak mengurangi ketentuan dalam peraturan perundang-undangan pidana, maka untuk menjamin tata tertib dan kelancaran pelaksanaan tugas, diadakan Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil".

Kepegawaian Bidang Mutasi Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa sebut Aparatur Sipil Negara (ASN), pemerintah telah dan penulisan makalah. Terima kasih atas komentar dan saran yang diberikan. Artikel dengan tema pendalaman terkait UU No 5/2014 tentang ASN akan menjadi salah satu bahasan untuk dipertimbangkan oleh Admin untuk diposting pada JDIH BSSN.

Paul Pigors dan Charles A. Myers serta Thomas G Spates berpendapat bahwa administrasi kepegawaian adalah suatu tata cara atau prosedur tentang cara-cara mengorganisasi dan memperlakukan orang yang bekerja sedemikian rupa sehingga …

Academia.edu is a platform for academics to share research papers. MAKALAH DISPLIN PNS (PEGAWAI NEGRI SIPIL) FUNGSI … Oct 30, 2016 · Pasal 29 UU No. 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan UU No. 43 Tahun 1999 menyatakan bahwa "Dengan tidak mengurangi ketentuan dalam peraturan perundang-undangan pidana, maka untuk menjamin tata tertib dan kelancaran pelaksanaan tugas, diadakan Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil". BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Masalah 1945. UU ASN hadir untuk menggantikan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian karena sudah tidak sesuai dengan tuntutan nasional dan tantangan global.

Undang-Undang No. 5 Tahun 2014 (ASN) - LinkedIn SlideShare

Apr 19, 2016 · Terima kasih juga saya ucapkan kepada Ibu Suliarsi S.Pd selaku Guru pembimbing Adm. kepegawaian yang telah memberikan banyak ilmu mengenai materi Adm. Kepegawaian. Saya menyadari banyak kesalahan dalam penulisan makalah ini, untuk itu … Undang-Undang No. 5 Tahun 2014 (ASN) - LinkedIn SlideShare Mar 09, 2014 · Undang-Undang No. 5 Tahun 2014 (ASN) d. bahwa Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian sudah tidak sesuai dengan tuntutan nasional dan tantangan global sehingga Nias Bless: Makalah Kepegawaian Negara Mengenai hak dan kewajiban Pejabat Negara tidak diatur secara lengkap dan rinci dalam Undang-undang Nomor 8 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian dan Undang-undang Nomor 43 tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 8 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian, melainkan diatur dengan undang-undang khusus yang mengatur lembaga SIDE424: makalah disiplin kerja pegawai negeri sipil (pns) Namun pada Pasal 29 disebutkan untuk menjamin tata tertib dan kelancaran pelaksanaan tugas diadakan peraturan disiplin pegawai negeri (Pasal 29 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tidak mengalami perubahan berdasarkan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian).

ATURAN HUKUM DAN DISIPLIN APARATUR SIPIL NEGARA (ASN ...

Selain itu latar belakang di atas berikut ini adalah beberapa permasalahan yang mendesak dibentuknya UU aparatur sipil Negara: 1. Pengaturan kepegawaian  Sebagaimana diketahui yang dimaksud analis kepegawaian adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara  MAKALAH Hukum Kepegawaian Dosen Pengampu : Aryani Widhiastuti, S.H., M.H/Dr. DAN RUU TENTANG APARATUR SIPIL NEGARA (RUU ASN) NO. 1. and clean ASN in realizing the implementation of public service tasks and the implementation of development ASN merupakan profesi kepegawaian, baik sebagai Pegawai Negeri latar belakang budaya, nilai, usia, tingkat pendidikan dan  Aparatur Sipil Negara (ASN) secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan (Republik Indonesia, Undang-undang.

Untuk membentuk ASN yang mampu menyelenggarakan pelayanan publik dan menjalankan peran sebagai perekat persatuan dan kesatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia, perlu mengganti Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 TAHUN … d. bahwa Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian sudah tidak sesuai dengan tuntutan nasional dan tantangan global sehingga perlu diganti; Hello: MAKALAH ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN "PENDIDIKAN … Apr 19, 2016 · Terima kasih juga saya ucapkan kepada Ibu Suliarsi S.Pd selaku Guru pembimbing Adm. kepegawaian yang telah memberikan banyak ilmu mengenai materi Adm. Kepegawaian. Saya menyadari banyak kesalahan dalam penulisan makalah ini, untuk itu …

Jul 14, 2010 · Lebih dari dua tahun yang lalu saya mengirimkan pertanyaan melalui situs BKN yakni www.bkn.go.id., namun hingga sekarang tidak mendapatkan balasan.Saat kebetulan saya ke BKD Jatim untuk bertanya langsung dengan pejabat di sana, diberi jawaban bahwa beliau tidak bisa menjawab secara langsung karena baru saja menduduki jabatan itu. Makalah Jaminan Pensiun PNS - Makalah Hukum ... Jun 06, 2016 · Jaminan sosial ASN selama ini masih belum mendapatkan perhatian yang baik oleh pemerintah, bahkan seringkali dianggap semata- mata akan membebani keuangan negara. Padahal UU No 5 Tahun 2014 tentang ASN menempatkan pegawai ASN (PNS dan PPPK) sebagai aset negara, bukan sebagai beban negara. hendrikblog: MAKALAH DISIPLIN PNS Makalah ini akan membahas tentang “ Disiplin Pegawai Negeri Sipil “ . untuk lebih mendalami lagi tentang disiplin pegawai negeri sipil , marilah baca makalah ini dengan baik telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 Tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 Tentang pokok-pokok kepegawaian.

Dec 17, 2012 · Manajemen kepegawaian merupakan bagian dari hukum administrasi dan manajemen. Manajemen kepegawaian mendasarkan fungsi pada serangkaia upaya-upaya untuk meningkatkan efisiensi, efektifitas, dan derajat profesionalime yang meliputi perencanaan, pengadaan, pengembangan kualitas, penempatan, promosi, dan penggajian, kesejahteraan, dan pemberhentian pegawai negeri sipil.

Jun 26, 2014 · Kesimpulan undang no 5 tahun 2014 1. KESIMPULAN UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara ( ASN ) Pokok-Pokok UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN sbb. I. Jenis, Status, dan Kedudukan Pegawai ASN terdiri atas: a. Manajemen Aparatur Sipil Negara Berdasarkan Peraturan ... Pemerintah pada tahun 2017 mengeluarkan sebuah produk hukum yang berhubungan dengan Manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN). Produk hukum ini adalah penjabaran dari Pasal-pasal yang ada pada Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. Kesejahteraan PNS melalui RUU ASN:KUMPULAN MAKALAH … Oct 02, 2013 · Komisi ini punya tugas dan wewenang untuk melakukan monitoring dan evaluasi terhadap kebijakan ASN. Substansi pokok utama dalam RUU ASN yang membedakan dengan Undang-Undang nomor 43 tahun 1999 juncto Undang-Undang nomor 8 tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian, antara lain adalah sebagai berikut : Rekrutmen Pegawai Aparatur Sipil Negara. PENGANGKATAN PNS DALAM JABATAN - WordPress.com Jabatan dan Kepangkatan. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 menyatakan bahwa dalam rangka pengembangan karier, profesionalisme, dan kompetensi, diatur tentang kemungkinan bagi Pegawai Negeri Sipil untuk menduduki jabatan fungsional.